Upah PRT di Malaysia Dipatok 600 Ringgit

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati upah layak khusus di sektor informal minimal 600 ringgit Malaysia. Upah di sektor lain seperti perkebunan dan pertambangan, rata-rata di atas 18 hingga 26 ringgit per hari atau sekitar Rp 60 ribu.

"Upah layak tersebut memang sudah menjadi kesepakatan antara RI dan Malaysia. Namun khusus untuk sektor informal atau pembantu rumah tangga," jelas Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Yusuf Alkadrie, pagi tadi.

Namun menurutnya, hingga kini sektor informal belum dibuka atau belum diizinkan. Pengiriman tenaga kerja Indonesia (TJKI) untuk sektor tersebut, lanjutnya, harus memiliki standar kompetensi tinggi.

Warga Kalbar sendiri, kata dia, banyak TKI bekerja di Malaysia di sektor perkebunan dan pertambangan. Upah yang diberikan itu merupakan upah standar berlaku di Malaysia. Saat ini, tercatat lebih dari 4.000 TKI asal Kalbar yang bekerja di sektor perkebunan dan pertambangan.

PemerintahRI terus mensosialisasikan isi nota kesepakatan perlindungan TKI pekerja rumah tangga di Malaysia kepada pemangku kepentingan. Menteri Tenaga Kerja sendiri pada 30 Mei lalu, menandatangani MOU perlindungan TKI pekerja rumah tangga dengan Menteri Sumber Manusia Malaysia, S Subhramaniam, di Bandung, Jawa Barat.

Kesepakatan itu intinya mengatur paspor dipegang pemilik, libur sehari dalam seminggu, dan gaji serta biaya penempatan mengikuti mekanisme pasar. Namun Pemerintah Malaysia menolak mematok gaji awal pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia dengan alasan tidak memiliki regulasi mengatur upah minimum.

Karena itu, standar upah awal TKI PRT diserahkan kepada mekanisme pasar. Namun, bukan berarti pekerja asal Indonesia tidak bisa memiliki daya tawar.