Perlu Komitmen Bersama Lindungi Orang-utan

Sejumlah pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku ekonomi, akademisi, dan organisasi non-pemerintahan, menyatakan komitmennya mendukung upaya konservasi orang-utan di Kalimantan Barat. Komitmen tersebut ditempuh menyusul keberadaan primata besar satu-satunya di Asia ini masih berada dalam pusaran satwa terancam punah.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalbar, Djohan Utama Perbatasari mengatakan, upaya konservasi orang-utan perlu dilakukan secara kolaboratif. “Sinergisitas peran stakeholders, baik pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, swasta, dan masyarakat harus dibangun,” katanya usai mengikuti Pertemuan Konservasi Orang-utan Regional Kalbar di Pontianak, Rabu (14/9).

Pertemuan yang dilaksanakan di Pontianak pada 13-14 September itu terselenggara kerja sama Kementerian Kehutanan, Pemerintah Kalbar, Forina, Yayasan Palung, International Air Rescue, GIZ Forclime, Fauna Flora International, USAID, dan WWF-Indonesia.

Menurut Djohan, jika komitmen tersebut sudah terbangun maka strategi dan rencana aksi dapat menjadi panduan dalam upaya pelestarian orang-utan. Langkah itu dinilai perlu diprioritaskan, terpadu, dan melibatkan semua pihak. Dengan demikian, pembangunan di daerah bisa selaras dengan upaya pelestarian orang-utan.

Sementara Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kalbar, Lensus Kandri mengatakan, sebagai kawasan yang masih memiliki hutan alam, Kalbar adalah ekoregion khas bagi ekosistem orang-utan.

“Orang-utan merupakan salah satu primata yang paling terancam di dunia dan satu-satunya kera besar yang hidup di Asia. Pemerintah wajib melakukan upaya-upaya konservasi sesuai amanat undang-undang,” jelasnya.

Selain UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, kata Lensus, telah pula diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 53 Tahun 2007 tentang Strategi dan Rencana Aksi Orang-utan yang berlaku selama 10 tahun. “Itu upaya kita melindungi jenis primata ini. Saya berharap pihak-pihak yang berkepentingan terhadap upaya pelestarian orang-utan dapat saling berkoordinasi dan membangun kerja sama yang baik,” pintanya.

Lebih jauh Lensus menyebut, laju deforestasi di daerah hutan tropis Asia diperkirakan sudah mencapai kisaran 30 persen. Tingginya laju deforestasi atau penggundulan hutan ini menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup tumbuhan dan satwa, termasuk orang-utan. Di Kalbar, terdapat sekitar 1,15 juta hektare lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan taman nasional.

Namun demikian, lanjut Lensus, yang perlu menjadi perhatian bersama adalah kondisi orang-utan yang hidup di luar kawasan konservasi dan kawasan lindung seperti di kawasan hutan produksi dan areal penggunaan lain yang masih berhutan. Areal itu memiliki persentase yang cukup luas mencapai sekitar 72,56 persen dari total kawasan hutan di Kalbar.

Lensus menyebut orang-utan tidak memiliki KTP sehingga primata ini tidak mungkin dilarang memasuki area kegiatan manusia. “Oleh karenanya, saya harapkan kepada semua pihak swasta di Kalbar untuk tetap menjaga ekosistem orang-utan yang berada di sekitar izin usaha yang dimilikinya,” pintanya. (*/)