Kembali, Jurnalis Diusir dan Dituding Provokator

Kali ini Dilakukan Pihak Kampus STKIP
Ilustrasi Kekerasan terhadap Jurnalis

Aksi kekerasan terhadap wartawan justru dilakukan oleh pengelola pendidikan.

Kekerasan itu dilakukan pihak kampus STKIP-PGRI Pontianak terhadap dua wartawan dua media lokal di kota itu, Selasa (12/6). Adong, wartawan Harian Pontianak Post dan Isfiansyah, wartawan Harian Tribun Pontianak, dan sejumlah wartawan yang meliput aksi demo mahasiswa kampus itu, bahkan dituduh sebagai dalang aksi mahasiswa mereka.

“Kamera saya dirampas. Ada berapa oknum yang mengusir. Saya diusir oleh pihak kampus. Mereka berusaha merampas kamera. Wartawan lain tidak terima. Kita menuntut pihak kampus untuk tidak semena-mena terhadap wartawan. Kita dituduh sebagai provokator oleh salah seorang mahasiswa yang pro kampus. Padahal kita ke sini hanya untuk liputan aja, “ kata Adong Eko, di Pontianak, Selasa 12 Juni 2012.

Menurut Adong, ia bersama wartawan lainnya saat itu memang meliput aksi unjuk rasa mahasiswa ini berdasarkan undangan dari mahasiswa. Tetapi, pada saat demo itu berlangsung pihak kampus seolah-olah menutupi adanya demo tersebut.

“Kita datang hanya untuk liputan, tidak ada maksud lain. Kami tidak terima diteriaki sebagai provokator. Pihak kampus juga merebut kamera saya ini. Kita sudah jelaskan ke mereka, tapi sepertinya mereka itu tak mengerti juga,” tutur Adong geram.

Ketua Solidaritas Pewarta Indonesia Kalimantan Barat, Adi Saputro, mengutuk keras aksi semena-mena terhadap wartawan yang dilakukan oleh pihak kampus STKIP-PGRI Pontianak. Dia menilai, kekerasan itu tidak patut dilakukan pihak kampus sebagai lembaga mencetak tenaga pendidik.

“Kita ke sana tidak ada tujuan apa-apa, hanya meliput. Tapi, pihak kampus merasa keberatan atas kedatangan wartawan yang meliput,” kata Adi Saputro, dalam siaran pers yang dikirim ke redaksi.

Wartawan, lanjut dia, dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Ini jelas–jelas mencederai kebebasan bertanggung jawab seorang wartawan yang diatur Undang-Undang Pers,” kata Adi lagi.

Perlakuan itu juga dianggapnya tidak selaras dengan semangat idealisme dunia pendidikan. Seharusnya, pihak kampus lebih memiliki wawasan luas dan lebih mengetahui fungsi pers sebagai kontrol sosial.

Ketua Perhimpunan Jurnalis Kalimantan Barat (PJKB), Mutadi, SH, menyesalkan tindakan pihak kampus. Dia mengatakan, PJKB akan mengomunikasikan tindakan yang akan dilakukan dalam kasus ini, dan memberikan advokasi kepada para korban.

"Kami akan siapkan advokat untuk mendampingi para korban. Sementara ini kami melihat tindakan pihak kampus melanggar pasal 4 dan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers tentang menghalang-halangi pekerjaan wartawan," kata Mutadi.

Kekerasan terhadap wartawan diawali dengan aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa kampus, yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa STKIP Menggugat. Mahasiswa menuntut pihak kampus transparan dalam pengelolaan dana KKM. Mahasiswa juga mengeluhkan mahalnya biaya kuliah kerja mahasiswa terpadu yang mencapai lebih dari Rp 1 juta. Namun aksi ini tidak berlangsung lama karena dibubarkan paksa pihak kampus.

Kepala Sub Bagian Kemitraan Mahasiswa dan Alumni STKIP-PGRI Pontianak, Muhammad Firdaus, secara lisan meminta maaf kepada sejumlah wartawan perihal pengusiran dan pelarangan atas liputan aksi mahasiswa di kampusnya. “Pak mohon maaf  Pak. Saya secara pribadi minta maaf,” kata Muhammad Firdaus.