Kajati Baru Mesti Prioritaskan Korupsi

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar yang baru, Jasman Panjaitan, SH, MH harus menjadikan pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama kerjanya. Di Kalbar masih banyak kasus korupsi belum terungkap.

“Kajati jangan gentar atas perlawanan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mendukung pemberantasan korupsi di Kalbar. Kejaksaan diberikan wewenang penuh untuk menindak pelaku tipikor (tindak pidana korupsi),” kata pengurus Barisan Anti Korupsi (BARAK) Kalbar, Hardi, kemarin.

Kejaksaan, menurutnya, merupakan pelaksana Undang-Undang Tipikor, sehingga harus ditegakkan. Pelaksanaan undang-undang itu harus tanpa pandang pengecualian. Baik pada pejabat yang masih memegang tampuk kekuasaan maupun sudah berstatus mantan.

Sejumlah kasus yang mencuat dan masih belum tuntas diminta untuk terus dilanjutkan, sehingga diketahui siapa pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya praktik korupsi tersebut.

"Publik selalu menunggu langkah riil kejaksaan, salah satu ukurannya adalah menetapkan pihak-pihak yang terlibat baik dari unsur pejabat, pejabat tinggi, maupun kontraktor," kata dia.

Ditanya soal adanya pihak yang mengajukan penangguhan penahanan, menurut Hardi, kembali kepada kejaksaan apakah diberikan penangguhan atau tidak sama sekali. Semua kembali pada pertimbangan dari Kejaksaan.

"Yang kita inginkan Kejaksaan tetap independen dan profesional dalam menangani kasus tipikor," tegasnya.

Ditanya masih adanya sejumlah kasus yang belum diungkap, ke depan saatnya personel inilah diperkirakan Hardi membuat banyak kasus di kejaksaan belum juga tuntas.

"Soal korupsi menjadi atensi pemerintah dan penegak hukum, oleh sebab itu personel jaksa harus ditambah," katanya.

Apalagi, lanjutnya dua kabupaten hasil pemekaran yakni KKR dan KKU hingga sekarang belum memiliki kejaksaan negeri. Sementara di dua kabupaten tersebut sudah saatnya berdiri kejari.

"Kita meminta pada  Jaksa Agung untuk segera mendirikan kejari di KKR dan KKU," sarannya.