Anggota DPD Kalbar Urunan Bayar Gedung

Anggota DPD Kalbar, Erma Surya Ranik

Empat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kalimantan Barat terpaksa urunan untuk membayar operasional dan perawatan sekretariat mereka. Surat izin pakai gedung sekretariat yang diajukan ke Pemerintah Provinsi Kalbar, hingga kini belum juga turun.

“Sebenarnya kami sudah komunikasikan dengan Gubernur Kalbar, kata beliau status pinjam pakai diurus oleh Sekda (M Zeet Hamdi Assovie)," kata anggota DPD Kalimantan Barat, Erma Suryani Ranik, di Pontianak, siang tadi.

Erma menjelaskan, izin pinjam pakai gedung tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2006. Sesuai ketentuan harus diperbarui sekali dalam setiap dua tahun.

"Hingga sekarang surat izin itu memang belum diterima sekretariat DPD," ungkap Erma.

Dia mengakui, bersama ketiga anggota DPD Dapil Kalbar lainnya sangat berharap surat izin tersebut diserahkan ke sekretariat. Tanpa surat itu, kata Erma, DPD Kalbar sulit mengklaim dana operasional dari pemerintah pusat.

Selama ini, ungkapnya, biaya operasional sekretariat ditanggung bersama oleh empat anggota DPD Kalbar. Sebenarnya, lanjut Erma, biaya-biaya tersebut ditanggung negara jika saja surat pinjam pakai dari pemerintah daerah setempat sudah ada.

"Untuk itu kami mohonlah supaya surat tersebut dapat diberikan," kata Erma berharap.

Sekretariat DPD Kalbar terletak di Jalan DA Hadi Kota Pontianak yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pantauan di lokasi, tampak beberapa atap plafon gedung tersebut bocor.

"Lihat saja ruangan Ibu Maria Goreti, sudah bocor berat. Kalau ruangan saya itu saya perbaiki dengan dana pribadi," kata Erma sambil menunjukkan ruangannya.