Usulan Kapuas Raya Setelah 11 Tahun (2)

Kerusuhan Tapanuli, Sandungan Awal PKR

Bupati Sintang, Milton Crosby

Aksi anarkis massa menuntut pemekaran Provinsi Tapanuli berbuah moratorium.

Tahap awal gairah pembentukan Provinsi Kapuas Raya ditandai dengan keluarnya rekomendasi persetujuan Gubernur Kalbar saat dijabat Usman Jafar-LH Kadir. Gubernur kemudian mengeluarkan surat persetujuan Gubernur Kalbar Nomor 878 Tahun 2007, tanggal 11 Oktober.

Sebelumnya pada 17 September 2007, DPRD Provinsi Kalbar melalui Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2007 memberikan persetujuan ditandatangani, Zulfadhli.

“Setelah ada rekomendasi Gubernur dan DPRD Kalbar, saya dan pihak Provinsi Kalbar melanjutkan usulan pembentukan PKR ke pusat. Pada tanggal 6 November 2007, rombongan pihak Kalbar, saya dan Wakil Gubernur Kalbar LH Kadir, beserta tokoh masyarakat menghadap Dirjen Otonomi Daerah Depdagri menyampaikan draf usulan. Draf tersebut diterima langsung oleh Dirjen, Kausar AS, MSi,” kata Milton.

Berkas itu akan dipelajari dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk rekomendasi persetujuan. “Sampai di sini, tugas saya sebagai koordinator menunggu keputusan dari Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.

Menurut dia, dalam proses menunggu keputusan dari Mendagri, upaya-upaya perjuangan pembentukan PKR tetap dilakukan. Seiring waktu, wacana pembentukan PKR tetap bergema di tengah masyarakat wilayah timur Kalbar.

“Pada tanggal 26 Agustus 2008, saya berhasil mengajak anggota Komisi II DPR RI untuk berkunjung ke Kota Sintang untuk meninjau dan melakukan evaluasi dan verifikasi faktual pembentukan PKR. Dalam kunjungan itu, terdapat 14 anggota Komisi II datang ke Kota Sintang yang disambut ribuan masyarakat dari berbagai kabupaten di wilayah timur Kalbar. Muncul ide untuk mempersiapkan pengusulan pembentukan PKR melalui hak inisiatif DPR jika ada hambatan melalui jalur pemerintah". 

Menyusul peristiwa demo anarkis massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli yang menewaskan Ketua DPRD Sumatra Utara, Abdul Aziz Angkat, Agustus 2009, Presiden SBY memutuskan menghentikan sementara (moratorium) pemekaran wilayah sambil melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap tatanan kewilayahan di Indonesia. Departemen Dalam Negeri kemudian mengirim surat ke DPR meminta untuk sementara tidak membahas RUU pemekaran, khususnya RUU yang sudah masuk ke DPR dan sudah ada amanat presiden.

“Melihat kebijakan moratorium dari pusat tersebut, saya bersama rekan-rekan bupati di wilayah timur Kalbar mengambil keputusan, pengusulan pembentukan PKR tetap jalan. Jalur yang kami tempuh adalah melalui hak inisiatif DPR”.

Keputusan itu, kata Milton, terkait aspirasi masyarakat yang tidak sabar lagi PKR terbentuk. Pemicu lain adanya draf dokumen desain besar penataan daerah di Indonesia Tahun 2010-2025 dari Kemendagri, bahwa di cluster Kalimantan berdasarkan aspek geografi dirancang penambahan tiga provinsi baru.