Wilayah Pedalaman Terkendala Infrastruktur

e-KTP Sintang Sulit Capai Target

Penerapan e-KTP di Sintang sulit mencapai target akibat letak geografis yang sulit.

Kondisi ini sudah dirasakan pemerintah kabupaten itu, saat mulai menerapkan pembuatan KTP elektronik. “Kondisi geografis kami sulit, apalagi ditambah kondisi infrastruktur yang terbatas,” kata Kepala Desa Buntut Pimpin, Kecamatan Ambalau, Arjali, belum lama ini.

Di Kecamatan Ambalau, total ada 13 desa, lima di antaranya berada sangat jauh dari pusat kecamatan yakni Desa Buntut Purun, Menantak, Menahon, Kepala Jungai, dan Tanjung Andan. “Lima desa itu secara geografis sangat jauh, meskipun secara umum Kecamatan Ambalau saja sudah masuk kategori pedalaman dengan infrastruktur terbatas, apalagi lima desa itu,” paparnya.

Menurutnya, untuk mengurus KTP berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) saja sulit karena harus berurusan sampai ke Sintang yang tentunya butuh biaya besar. Belum lagi urusan tidak bisa selesai sehari. “Saya saja bantu mengurus untuk 22 orang saja hampir tiga bulan belum selesai. Tentu ini butuh biaya yang tidak sedikit terutama transportasi,” tukasnya.

Apalagi kata dia, untuk program e-KTP itu basis datanya adalah KTP yang sudah masuk SIAK. Artinya masyarakat harus memiliki NIK terlebih dahulu baru bisa mengurus e-KTP.

“Tentu ini menyulitkan, kita bukannya pesimis, tetapi kurang yakin kalau target e-KTP itu untuk di Sintang akan tercapai. Apalagi menyangkut mobilisasi orang karena pelayanan bisa jadi terpusat di kecamatan,” nilainya.

Dia menyarankan pemerintah daerah membuat kebijakan khusus agar target program tercapai. Misalnya mobile ke pusat-pusat desa, untuk antisipasi kemudahan pelayanan.

Kondisi itu dibenarkan anggota DPRD Sintang Dapil Serawai-Ambalau, Ginidie. Menurutnya, selain soal geografis, pendanaan yang kurang juga bisa jadi kendala dalam upaya mencapai target pembuatan e-KTP. “Beberapa camat juga sempat mengeluhkan anggaran, akhirnya mau tidak mau ditambah,” kata dia.

Menurutnya, ada baiknya jika berbicara soal realisasi, pemerintah daerah tidak memakai target karena melihat dari berbagai kendala yang sudah bisa diprediksi dari awal. Terpenting, kata dia, ada formulasi tepat agar realisasi e-KTP berjalan maksimal.

“Karena jika bicara kendala, ada daerah yang satu hari perjalanan baru bisa sampai ke kota kecamatan tempat kegiatan administrasi e-KTP. Belum lagi bicara biaya yang harus dikeluarkan masyarakat,” katanya.