Lalai Urus IMB, PT MAR Dikenakan Denda

Perusahaan Sawit Asing di Kubu Raya
Areal perkebunan sawit

PT MAR terkena denda dua persen per bulan akibat lalai mengurus IMB tetap.

Denda itu sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi IMB. Dikenakan lantaran keterlambatan mengajukan proses IMB tetap, sebesar dua persen dari total nilai IMB yang harus dibayar.

Kepala BPMPT (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu) Kubu Raya, Maria Agustina, belum bisa menyebut besaran nilai denda tersebut. Menurutnya, kewenangan perhitungan berada di instansi teknis, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan Kubu Raya.

Menurutnya, IMB sementara bukan izin tetap yang menjadi acuan. Tetapi hanya sebagai proses awal membangun sebuah bangunan atau pabrik.
"Memang PT MAR telah membayar retribusi pada saat proses IMB sementara, tapi itu sudah kewajiban yang telah diatur dalam ketentuan," ungkapnya.

Diakui Maria, PT MAR pada tahun 2011 lalu pernah mengajukan IMB tetap. Namun tidak diproses lantaran persyaratan tidak lengkap, menyangkut HGB dan isu terkait status tumpang tindih dengan hutan lindung saat itu.

"IMB tetap itu dikeluarkan jika semua area yang akan dibangun sudah clear atau tidak ada masalah. Sejak saat itu hingga sekarang, PT MAR belum pernah mengajukan lagi IMB-nya," kata Maria.

Terpisah, Kasi Perencanaan dan Tata Ruang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kubu Raya, Ardi mengatakan IMB Sementara PT MAR diterbitkan pada bulan April 2011 dan masa berlakunya selama enam bulan, berakhir pada Oktober 2011. Hingga kini pihaknya juga belum menerima permohonan pengajuan IMB tetap perusahaan tersebut.

Pada saat proses IMB sementara, PT MAR membayar retribusi sebesar Rp 260 juta dengan asumsi luas bangunan dikali nilai retribusi (25.500 m2). Luas pabrik yang dihitung terdiri bangunan induk seluas 10.019,14 m2, tangki palm storage 2.000 ton dan tangki water storage 130 m3.

Sebelumnya, Bupati Kabupaten Kubu Raya, Muda Mahendrawan melaporkan keberadaan PT MAR ke berbagai institusi terkait di Jakarta, termasuk Gubernur Kalbar. Muda bahkan mengirimkan surat ke Kedubes Thailand terkait aktivitas tanpa izin perusahaan PMA asal Thailand tersebut.