CPNS Kubu Raya Tolak Rekomendasi BKN

Gelar Aksi di Kantor Bupati dan DPRD
CPNS Kabupaten Kubu Raya menuntut SK dan NIP

Lebih 170 CPNS Kabupaten Kubu Raya lulus formasi tahun 2010 menolak rekomendasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mengulang tes penerimaan CPNS di kabupaten itu. Mereka mengancam membawa persoalan itu ke ranah hukum.

Penolakan itu disampaikan perwakilan CPNS formasi tahun 2010 saat menggelar aksi damai di Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar), pagi tadi.  

"Kami meminta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) dan Reformasi Birokrasi tidak menghiraukan surat rekomendasi yang dikeluarkan BKN," kata koordinator lapangan CPNS Kubu Raya 2010 Bontot Wawan Kurniawan.

Menurut Wawan, rekomendasi itu buntut dari persoalan sepele penerimaan CPNS Kubu Raya tahun lalu. Mereka tidak ingin dikorbankan hanya karena panitia penerimaan tidak berkoordinasi dengan Gubernur Kalbar.

“Kenapa kami harus dikorbankan? Persoalan itu tidak menggugurkan status lolos CPNS tahun 2010 yang sudah kami sandang," tanya Bontot.

Memperjuangkan itu, 236 CPNS yang dinyatakan lulus merencanakan mengirim perwakilan ke Kemenpan melakukan dialog. Mereka menuntut dalam dua kali 24 jam, harus ada keputusan yang dikeluarkan.

“Kalau tidak kita akan adakan aksi serupa sampai SK dan NIP benar-benar dikeluarkan. Bahkan bila perlu kami akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum," ancam Bontot.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kubu Raya, Husein Syauwik menjelaskan, pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam mengadakan evaluasi.

Di Indonesia menurutnya, cukup banyak penerimaan CPNS bermasalah. “Salah satunya mungkin di Kubu Raya," ujarnya.

Husein menjelaskan, BKN menerbitkan dua rekomendasi terkait penerimaan CPNS di Kubu Raya. Pertama, hanya meluluskan 24 peserta CPNS dari 236 peserta yang lulus atau melakukan tes ulang penerimaan.

Dia mengakui, rekomendasi itu dikeluarkan lantaran pemerintah kabupaten tidak berkoordinasi dengan Gubernur Kalbar saat melangsungkan penerimaan. Kemudian dalam penyelenggaraan tidak melibatkan pihak ketiga dari perguruan tinggi negeri.

"Padahal kebijakan nasional Kemenpan dalam surat pedoman pengadaan CPNS harus berkoordinasi dengan Gubernur, PP 16 dalam penentuan jadwal, penyusunan soal-soal," tuturnya.

Sampai sejauh ini Husein menyatakan tidak tahu persis perkembangan CPNS Kubu Raya, karena kebijakan akhir berada di Menpan.

Husein menyatakan, Pemkab Kubu Raya melalui BKD harus cepat melakukan upaya agar pelaksanaan tes CPNS tidak diulang. "Saran saya dari pemkab harus melakukan komunikasi dengan BKN dan Kemenpan," ucapnya.

Terpisah, Kepala BKD Kubu Raya Muhammad Noh Syaiman secara tegas menyatakan, berusaha agar CPNS Kubu Raya tidak diulang. "Kami jelas menolak. Sebab, yang sudah kami lakukan sangat-sangat prosedural, transparan, dan apa adanya," katanya.

Dia menyatakan, saat ini pihaknya telah menyiapkan surat permintaan Menpan tidak menerima rekomendasi dilakukannya tes ulang akibat masalah administrasi semata.

Kemudian, lanjutnya keputusan pembatalan tidak boleh terjadi karena penilaian BKN tidak adil dan subjektif. Padahal, menurutnya, sebelum tes ulang mengenai hasil scan di pemkab dan Pusat tidak ada kekurangan atau masalah. Kemudian masalah yang dipersoalkan tidak substansi.

"Maka dari itu, yang disampaikan dan dilakukan CPNS lolos ketika melakukan aksi adalah hak mereka untuk menuntut NIP dan SK. Ïtu dulu langkah pertama kita. Surat itu langsung kita sampaikan ke Kemenpan sekaligus menangkis surat rekomendasi yang dikeluarkan BKN,” paparnya.