PNS Pontianak Diingatkan Jaga Netralitas

Lurah dan Camat Bukan Dukun Politik
Walikota Pontianak

Pegawai Negeri Sipil Pemkot Pontianak diingatkan tidak berpihak dalam Pemilukada Kalbar, mendatang.

Pegawai negeri harus tetap bias menjaga netralitas dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar pada 20 September mendatang. “Saya juga ingatkan kepada lurah dan camat untuk tidak memberikan analisa atau memprediksi terkait pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar. Karena bapak-bapak lurah dan camat bukan lembaga survey atau bukan juga dukun politik,” tegas Walikota Pontianak, saat membuka kegiatan pembekalan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), di aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Walikota, Selasa (4/9).

Sutarmidji berharap petugas KPPS cadangan yang telah ditunjuk ini tetap menjaga netralitas. Menurut dia, tidak boleh sedikit pun ada upaya baik secara langsung atau tidak langsung untuk menguntungkan salah satu calon gubernur atau calon wakil gubernur.

Pembentukan KPPS cadangan ini sebagai wujud komitmen Pemkot Pontianak menjadikan Kota Pontianak sebagai barometer dalam penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar. “Saya berharap semuanya bisa berjalan dengan baik dan yang ditunjuk sebagai petugas KPPS cadangan harus standby,” katanya.

Dia juga menyatakan kesiapan Pemkot Pontianak dalam memfasilitasi apa pun yang menjadi kendala terkait suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar di Kota Pontianak.

Selain mengingatkan jajarannya, Sutarmidji juga mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak menyukseskan dan menyelenggarakan Pemilukada secara fair, transparan, dan berkeadilan. “Laksanakan tugas secara fair, buat pesta demokrasi di Kota Pontianak ini secara transparan, jujur, dan betul-betul terbuka. Masalah siapa menang dan kalah bukan urusan kita, kita hanya membantu suksesnya penyelenggaraan pilgub dan pilwagub saja,” tegasnya.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Sosial dan Politik Kota Pontianak, Indra Yuana memaparkan, sebanyak 80 petugas KPPS cadangan berasal dari PNS di lingkungan SKPD Pemkot Pontianak diberikan pembekalan. Mereka akan bertugas mengisi kekosongan di TPS apabila pada hari pemungutan suara terdapat petugas KPPS berhalangan hadir.

“Jadi merupakan bentuk antisipasi keadaan apabila pada saat pelaksanaan pemungutan suara tidak ada petugas KPPS di salah satu TPS,” kata Indra. (/*)