Dinas Pendidikan Diminta Tertibkan PAUD

Dinas Pendidikan Kota Pontianak diminta menata lokasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Ke depan pendirian PAUD harus memerhatikan kurikulum diajarkan, sarana, prasarana, tenaga pengajar, jumlah peserta didik, dan persyaratan pendirian PAUD.

Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD Kota Pontianak, Mujiono, pagi tadi.

“Dinas Pendidikan harus melakukan penertiban PAUD dengan jumlah ideal setiap kecamatan. Kemudian mengkaji ketentuan ideal pendirian PAUD di setiap kecamatan,” tegasnya.

Dia menjelaskan, jika ketentuan mengisyaratkan ideal setiap kecamatan memiliki 15 lokasi PAUD, maka Dinas Pendidikan harus menertibkan pendirian PAUD berlebihan di setiap kecamatan.

Dia juga menekankan pendirian PAUD harus memiliki kelayakan sarana prasarana, perlengkapan termasuk tenaga pengajar yang berkompeten. “Jangan sampai ditemukan lulusan SMA dapat mengajar. Karena tenaga pendidik yang dapat mengajar harus lulusan diploma atau sarjana PAUD,” pesannya.

Hal penting lain, dia mengingatkan keberadaan PAUD tidak menimbulkan persaingan tidak sehat dengan pendidikan taman kanak-kanak (TK). Karena itu menurutnya, harus ada aturan jelas terkait dengan usia siswa PAUD dan TK.

Mujiono menyarankan dilakukan peralihan TK menjadi PAUD. “Karena di perguruan tinggi mencetak diploma atau sarjana PAUD bukan mencetak guru TK,” katanya.